PEMIRA UIN JAKARTA 2014

Tanggal Kajian            :           24 November 2014 

Pemateri                       :           Abidin Ghozali
Moderator                    :           Ardiansyah Fadli

Militansi kader IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), memang sudah terbukti dan ini bisa terlihat dari terjunnya beberapa kader IMM dalam Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) UIN Jakarta, yang hendak dilaksanakan 1 Desember mendatang.

Beberapa kader IMM hendak berkiprah dalam dialektika perpolitikan di kampus, dari mulai naiknya kader komisariat Ushulludin In'tan Surrullah di tingkat Wakil Dema Fakultas, Irfan Herwandi yang akan naik menjadi presiden jurusan Ilmu Perpustakaan, dan
masih banyak kader muhammadiyah yang sedang berusaha mencari suara di tingkat jurusan, fakultas, maupun universitas.

Bukan menjadi hal yang mudah tentunya, untuk mencari suara ditengah ketat dan gersangnya sistem perpolitikan di kampus UIN Jakarta. 
IMM yang selalu memberikan jalan dan menawarkan jalan berbeda dengan keunggulan dan kemampuan yang ditonjolkan oleh para kadernya, nyatanya masih sulit bersaing dengan organisasi ekstra lainnya. Jika kita lihat tentunya ini semua mungkin akibat dari sedikitnya jumlah kader muhammadiyah di kampus UIN Jakarta.

Sistem kaderisasi IMM yang sedikit berbeda, mungkin inilah penyebab jumlah kadernya yang belum meningkat secara pesat, dibandingkan beberapa organisasi ekstra lain. Tapi pada kesempatan PEMIRA ini, kader-kader IMM melakukan koalisi dengan beberapa organisasi ekstra lain demi mendapatkan kedudukan dan suara besar yang diharapkan,

Kemenangan, tentu itulah hasil akhir yang ingin dicapai oleh siapapun yang sedang bertarung dimedan perang, tetapi kemenangan dengan sikap suci dan ksatria itulah yang kader IMM sedang usahakan agar amanah yang diberikan akan mudah dijalankan.

Fatwa Rokok Muhammadiyah

Tanggal Kajian            :           18 November 2014 

Pemateri                     :           Dimas Bagus Laksono
Moderator                   :           Ardiansyah Fadli

Sumber                       :           muhammadiyahstudies.blogspot.com

Apa yang salah dengan fatwa haram yang dikeluarkan Muhammadiyah berkaitan dengan merokok? Adanya donasi yang diberikan Yayasan Michael Bloomberg membuat orang bertanya apakah fatwa itu murni untuk kebaikan umat ataukah ada pesanan dari pemberi donasi.

Pihak Muhammadiyah mengaku menerima donasi Rp 3,7 miliar dari Yayasan Michael Booolberg untuk kampanye antirokok di Indonesia. Namun mereka menyangkal bahwa penetapan fatwa rokok didasarkan oleh pemberian donasi tersebut.

Penyangkalan memang bisa saja disampaikan, namun sulit untuk menerima bahwa tidak ada hubungan antara pemberian donasi dengan penetapan fatwa. Apalagi donasi dari Yayasan Michael Bloomberg secara khusus ditujukan bagi kampanye antirokok di Indonesia.

Ini tentunya pelajaran berharga bagi Muhammadiyah. Sebagai organisasi masyarakat berbasis keagamaan betapa pentingnya arti sebuah kepercayaan. Apalagi ketika hendak mengeluarkan sebuah aturan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat banyak.

Dalam konteks Indonesia, isu rokok tidak bisa dilihat secara sederhana. Sebab ini berkaitan dengan kehidupan begitu banyak petani tembakau dan masyarakat yang bekerja di industri rokok.

Memang ada faktor kesehatan yang harus diperhatikan dan biaya kesehatan yang begitu mahal harus kita keluarkan untuk menangani  penyakit akibat merokok, apabila pembatasan tidak dilakukan. Namun penyelesaian persoalan tidak boleh dilakukan dengan menimbulkan persoalan yang baru.

Dalam konteks inilah maka penyelesaian persoalan rokok harus dilakukan secara lebih komprehensif. Terutama pemerintah harus memikirkan terlebih dahulu petani tembakau yang jumlahnya besar. Sebab bertani tembakau merupakan kegiatan yang sudah berlangsung turun temurun dan kebanyakan lahan yang mereka miliki hanya cocok untuk tanaman tembakau.

Bisa saja memang dicarikan alternatif tanaman yang bisa memberikan pendapatan seperti halnya tembakau. Namun itu tidak bisa sekali jadi. Kalau pun ditemukan tanaman yang bisa memberikan pendapatan yang minimal sama dengan tembakau, pemerintah harus mengajari petani untuk mengganti tanamannya tersebut.

Proses pergantian tanaman membutuhkan waktu sedikitnya tiga tahun. Sepanjang waktu itu pemerintah bukan hanya berkewajiban untuk mendampingi, tetapi memberikan kompensasi atas pendapatannya yang hilang akibat berhenti menanam tembakau.

Mengapa pemerintah harus bertanggung jawab? Pertama, karena pergantian tanaman bukanlah keinginan petani. Kedua, pemerintah tidak bisa membiarkan para petani tembakau kehilangan mata pencaharian, karena kalau itu yang terjadi akan menimbulkan ledakan pengangguran yang tinggi.

Itu belum kita memikirkan nasib jutaan pekerja yang hidup di industri rokok. Para pemilik industri rokok bisa menggantikan tenaga kerja manusia dengan mesin. Mereka pasti bisa bertahan dengan menggeser produknya ke pasar internasional. Namun terutama buruh rokok merupakan orang-orang dengan keterampilan yang terbatas dan tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan baru.

Aspek sosial inilah yang harus menjadi perhatian kita saat hendak menangani persoalan rokok. Kita tidak bisa hanya ikut kampanye global antirokok, tanpa harus memahami persoalan mendasar yang dihadapi bangsa ini.

Kita harus akui gerakan global antirokok berlangsung luar biasa. Jutaan dollar dana disediakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar paham akan bahaya merokok. Mereka mempunyai kemampuan untuk menembus kelompok-kelompok masyarakat yang dinilai bisa mendukung keberhasilan mereka.

Namun sekali lagi, penyelesaian persoalan Indonesia dengan menggunakan kaca mata global akan menyesatkan. Sekarang ini kita mulai melihat perlawanan dari daerah, khususnya dari para petani tembakau. Mereka tidak tinggal diam saat masa depan mereka diganggu.

Lalu bagaimana mencari cara penyelesaian yang terbaik? Tidak bisa lain kecuali mengundang semua pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mencarikan solusi yang bersama. Para pemangku kepentingan itu mulai dari pemerintah yang terdiri dari Kementerian Kesehatan, Perindustrian, Pertanian, dan Keuangan, kelompok masyarakat antirokok, petani tembakau, buruh pabrik, dan industri rokok.

Pertemuan para pemangku kepentingan akan memutuskan seperti apa kita akan menangani isu rokok. Kalau akan akan pembatasan peredaran rokok seperti apa penjadwalannya. Pada masa itu bagaimana kemudian kita mengeliminir dampak negatif dalam penerapan kesepakatan tersebut.

Pemaksaan kehendak jelas bukan solusi terbaik. Hal itu justru akan membuat semua pihak  mengambil ancang-ancang untuk berseberangan dan akhirnya hanya sekadar saling serang. Di tengah situasi masyarakat yang sedang cair, itu hanya akan menimbulkan persoalan sosial yang baru.